Home Culture Catatan Kritis tentang Penghargaan “Freedom of the City” untuk Benny Wenda

Catatan Kritis tentang Penghargaan “Freedom of the City” untuk Benny Wenda

701
0

Besok, Rabu 17 Juli 2019, pada pukul 17.00 local time, sebanyak 48 anggota Dewan Kota Oxford, Inggris akan bersidang untuk memutuskan pemberian penghargaan Freedom of The City kepada Benny Wenda, pimpinan ULMWP (United Liberation Movement for the West Papua).

Pemberian penghargaan Freedom of The City merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama di kota Oxford. Namun, untuk Benny Wenda, penghargaan itu masih berupa rencana. Sebab baru akan diputuskan dalam sidang Dewan Kota Oxford, Rabu besok 17 Juli 2019, itupun dengan syarat mendapat persetujuan 2/3 (atau 32 anggota) dari total 48 anggota Dewan Kota Oxford.

Meski diasumsikan bahwa penghargaan itu akan disetujui oleh 32 anggota Dewan Kota Oxford, namun masih ada kemungkinan penghargaan itu dibatalkan. Sampai artikel ini ditulis, ada informasi bahwa ada dua anggota Dewan Kota yang tidak akan hadir.

Dan meskipun penghargaan itu lebih diposisikan sebagai penghargaan kebudayaan dan kemanusiaan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip freedom of speech, namun pemberian penghargaan tertinggi Kota Oxford kepada seorang pejuang Papua Merdeka adalah tindakan yang sangat politis.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan protes keras dan kecaman terhadap rencana Dewan Kota Oxford memberikan penghargaan kepada Benny Wenda, antara lain dengan mengirimkan nota diplomatik kepada Menlu Inggris Jeremy Hunt dan protes kepada seluruh anggota Dewan Kota Oxford melalui email mereka masing-masing.

Terkait itu, saya ingin menyampaikan tiga catatan berikut:

Pertama, penganugerahan penghargaan kepada Benny Wenda oleh Dewan Kota Oxford adalah kebijakan dan tindakan sepihak yang sangat bermuatan politis dan provokatif. Dengan kata lain, jika pada akhirnya penghargaan benar dan jadi dianugerahkan kepada Benny Wenda, maka seluruh anggota Dewan Kota Oxford halal dicap sebagai pendukung Kelompok Separatis Papua (KSP). Dan karena itu, mereka yang memberikan suara setuju bisa di-black-list dan dicekal untuk masuk ke Indonesia.

Kedua, benar bahwa Dewan Kota Oxford tidak mewakili sikap resmi Pemerintah Inggris secara nasional, yang notabene tetap mengakui integritas wilayah Republik Indonesia. Namun penghargaan Freedom of the City menunjukkan adanya sikap ambivalen Pemerintah Inggris. Sebab bagaimanapun juga, Dewan Kota Oxford tetaplah merupakan lembaga resmi dalam struktur dan hierarki pemerintahan Inggris.

Ketiga, ke depan, sikap dan tindakan Dewan Kota Oxford juga berpotensi dijadikan acuan oleh dewan-dewan kota lainnya di Inggris, ataupun dewan kota di negara-negara lain, untuk memberikan penghargaan serupa kepada para tokoh dan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Benny Lapago, 16 Juli 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here