Benny Lapago | Den Haag, 09 Juli 2020
Ilustrasi: jika semua kabupaten di Papua terhubung oleh akses jalan darat, maka pergerakan warga akan semakin dinamis. Pada saat yang sama, jalan-jalan akses darat itu akan berfungsi semacam “pagar alami”, yang mempersempit ruang gerak dan daya jelajah para personil kelompok separatis Papua (KSP). Dulu dan hingga saat ini, mereka leluasa bergerak dari lembah ke lembah, dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit, karena memang belum ada jalan akses.
Karena itu, kelompok atau orang yang paling berkepentingan untuk menolak pembangunan infrastruktur jalan darat di Papua adalah kelompok separatis Papua. Jadi penolakan terhadap program Otonomi Khusus (Otsus)-II, sebenarnya hanya “sasaran antara” agar pembanguna infrastruktur jalan darat terbengkalai.
Dalam sejarah pemberontakan di semua negara, hutan atau wilayah terisolasi selalu menjadi daerah pavorit. Itu pernah terjadi di Sulawesi, Jawa Barat dan Aceh.
Bahkan di Amerika Serikat, kejahatan para cowboy dengan kudanya bebas menjelajah kabur dari kejaran aparat hukum. Namun begitu jalan akses darat atau rel kereta menghubungkan hampir semua titik (kota) di Amerika Serikat, kehidupan cowboy menghilang dengan sendirinya.
Karena itu, salah satu agenda strategis yang seharusnya menjadi prioritas untuk mempersempit ruang gerak dan jelajah KSP di Papua, adalah memaksimalkan dan mepercepat pembangunan jalan akses darat antara kabupaten. Dan jika jalan akses antar-kabupaten itu sudah direalisasikan, selanjutnya akan menyusul jalan akses antar-kecamatan, dan diujungnya nanti adalah jalan akses antar-desa/kampung. Sebab setelah jalan akses antar kabupaten terbangun, dengan sendirinya, pergerakan warga masyarakat juga akan semakin dinamis.
Jalan akses darat antar kota/kabupaten, yang disertai semakin dinamisnya pergerakan warga akan menjadi semakin dinamis.
Masalahnya, pembangunan infrastruktur jalan akses darat di Papua memang tidak bisa dilakukan dengan pertimbangan semata faktor ekonomi. Dengan kata lain, kalau pembaca bertanya: lantas duitnya darimana untuk membangun infrastruktur jalan akses darat itu? Jawabannya sederhana: merawat kedaulatan bangsa dan integritas wilayah negara memang tidak pernah murah.
