Trans-Papua atau Papua Trans merupakan mega proyek infrastrtuktur, yang memiliki nilai strategis dalam proses pembangunan berkelanjutan dan masa depan Papua dan orang Papua. Proyek jalan ini membentang sekitar 3.500 km dari Sorong di utara bagian barat ke Merauke di selatan bagian timur pulau Papua.
Dan ada beberapa catatan strategis menarik terkait trans Papua ini:
Pertama, semua tahu, mega proyek Trans Papua digenjot habis di era presiden Jokowi (Joko Widodo). Dengan kata lain, di tangan Jokowilah, semua kebijakan strategis untuk Papua telah-dan-akan dieksekusi secara maksimal. Jangan heran, jika Trans Papua (meskipun sebagian di antaranya dibangun di era sebelumnya), nantinya akan dikenang dengan “Trans Jokowi”. Dan hampir pasti, terlepas dari berbagai kritik, Trans Papua akan menjadi salah satu trade mark atau legacy era kepresidenan Jokowi.
Kedua, Trans Papua telah-sedang-dan-akan dikenang sebagai tonggak eksekusi kebijakan, yang menghilangkan stigma keterisolasian berbagai kota/titik di di Papua. Stigma tentang orang gunung dan warga pesisir di Papua, pada akhirnya, akan terkikis habis. Sebab Trans Papua telah membuka akses bagi warga Pesisir untuk menjelajahi wilayah pegunungan. Sebaliknya, orang gunung punya akses untuk berpelesiran ke wilayah pantai.
Ketiga, secara ekonomi, di negara manapun di dunia ini, jalan akses selalu menjadi awal kebangkitan dan dinamika ekonomi dan interaksi sosial, yang selanjutnya akan membuka cakrawala bagi warga yang terisolasi (landlock) di pegunungan. Dengan demikian, menciptakan harga barang yang normal dan rasional (sering dijadikan alasan pembangunan Trans Papua) hanya bagian kecil dari manfaat ekonomi dari pembangunan Trans-Papua. Di sepanjang Trans-Papua itu nantinya akan muncul komunitas atau perkampungan baru, pusat-pusat rest-area, yang tentu saja akan menghidupkan geliat ekonomi penduduk di sekitarnya.
Keempat, dari segi keamanan, Trans-Papua adalah sarana alami yang bersifat strategis untuk memaksimalkan pengamanan seluruh wilayah daratan Papua. Sebab pergerakan dan proses deployment aparat keamanan akan lebih efisien. Bahkan secara strategis, seperti sering saya sampaikan dalam artikel-artikel sebelumnya, bahwa Trans Papua akan berfungsi sebagai penghalang yang mempersempit ruang gerak dan daya jelajah kelompok kriminal, yang selama ini diuntungkan oleh keterisolasian berbagai kota/titik di Papua. Tidak aneh, kelompok yang paling lantang menentang pembangunan Trans-Papua adalah anasir kelompok kriminal, karena mereka menyadari betul, kebebasan mereka untuk bergerak di wilayah hutan pegunungan selama ini akan sangat terganggu/terbatasi oleh Trans-Papua.
Kelima, saya malah curiga, penolakan terhadap Otsus Jilid-II yang akhir-akhir ini marak disuarakan oleh berbagai aktvis Papua di Papua, atau aktivis Papua di luar negeri, sebenarnya hanya merupakan “sasaran antara” untuk menghadang dan menghambat finalisasi Trans-Papua. Karena sekali lagi, jika Trans-Papua dituntaskan, dan nantinya akan disusul proyek turunannya (trans yang membuka akses untuk-dan-antar semua kabupaten/kota di Papua), tentu akan sangat mempersempit ruang gerak para kelompok kriminal, yang selama ini menjadikan keterisolasian wilayah pegunungan Papua sebagai “surga pergerakan”. Dan surga keterisolasian itu akan segera berakhir.
Benny Lapago | Den Haag, 19 Juli 2020
